Boleh saja Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa kesibukannya melakukan penyelamatan
Partai Demokrat tak akan membuat dia lalai melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden: memimpin pemerintahan dan mengurusi negara. Namun kenyataan
tetap tak terbantahkan bahwa kesibukan SBY kini
jadi
berlipat-lipat.
Artinya, SBY
sulit diharapkan bisa tetap sepenuhnya fokus mengemban tugas sebagai Presiden.
Bahkan, boleh jadi, porsi waktu dan perhatian SBY terhadap pemerintahan relatif
kecil dibanding untuk urusan partai.
Kenyataan itu
sungguh menyedihkan karena menjadi wujud terang-benderang inkonsistensi SBY,
khususnya menyangkut menteri-menteri yang merupakan kader partai politik.
Betapa tidak, karena beberapa waktu lalu SBY mewanti-wanti para menteri itu:
menjelang pesta demokrasi tahun 2014 sekarang ini harus tetap fokus
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. SBY meminta agar waktu dan perhatian
menteri-menteri itu tidak menjadi banyak tersita oleh kepentingan partai.
Nah, kini SBY
sendiri terjun langsung mengurusi partai -- melakukan penyelamatan Partai
Demokrat. Jelas, karena itu, permintaan SBY kepada menteri-menteri kader partai
tadi menjadi kehilangan makna. Permintaan itu menjadi tak lebih sekadar
basa-basi.
Justru itu, boleh
diyakini bahwa menteri-menteri kader partai jadi beroleh pembenaran untuk
berbagi waktu dan perhatian mereka bagi kepentingan partai masing-masing.
Mereka tak perlu lagi merasa sungkan atau risih menjadi tidak fokus di
pemerintahan. Untuk itu, mereka tak harus risau ditegur presiden. Bahkan mereka
jadi merasa sah-sah saja berbagi waktu dan perhatian antara tugas di
pemerintahan dan kepentingan partai masing-masing.
Karena itu,
menjelang Pemilu 2014 sekarang ini, kinerja pemerintahan sulit diharapkan
benar-benar baik. Lantaran tarikan kepentingan partai, perhatian
menteri-menteri dari partai politik hampir pasti terpecah. Terlebih lagi, bagi
mereka, tuntutan untuk mengurusi kepentingan partai sangat tinggi.
Walhasil,
fungsi-fungsi pemerintahan sekarang benar-benar dalam pertaruhan: sulit bisa
efektif. Mulai menteri-menteri (kader partai politik) hingga Presiden tak dapat
diharapkan benar-benar fokus mengemban tugas dan kewajiban masing-masing.
Paling tidak, waktu dan perhatian mereka niscaya sebagian tersita untuk
kepentingan partai dalam rangka menghadapi perhelatan politik di tahun 2014.
Itu mestinya tak
boleh terjadi. Bagaimanapun, secara etis,
tugas-tugas pemerintahan harus tetap bisa terlaksana dengan baik.
Tugas-tugas pemerintahan tak boleh sampai terabaikan dengan alasan apa pun --
apalagi oleh urusan partai.
Dalam konteks
itu, menteri-menteri atau apalagi Presiden harus tetap menempatkan tugas-tugas
pemerintahan dan negara sebagai satu-satunya urusan yang ditangani. Kesetiaan
atau komitmen masing-masing terhadap
partai harus tetap dinafikan dulu sampai masa bakti pemerintahan efektif
berakhir.
Jadi, mestinya
SBY konsisten tentang urgensi mempertahankan fokus pemerintahan. Sebagai orang
nomor satu di Indonesia, seharusnya SBY menjadi standar ideal pemimpin
pemerintahan -- bukan justru memberi contoh buruk dengan bermain dua kaki.
Bahwa Partai Demokrat harus segera diselamatkan, itu tak perlu membuat SBY
serta-merta terjun langsung memimpin upaya-upaya ke arah sana. Mestinya SBY
menunjuk tugas memimpin upaya penyelamatan Partai Demokrat ini kepada tokoh
atau figur tertentu di internal partai tersebut yang bisa dipercaya secara
politis maupun kapabilitas.
Ataukah SBY
kesulitan mendapatkan figur yang sungguh-sungguh bisa dipercaya mengemban tugas
itu?***
Jakarta, 11
Februari 2013
