Sudah hampir sepekan jalur pantura Jawa, terutama di wilayah Karawang, Subang, dan Indramayu di Jabar, lumpuh akibat tergenang banjir. Padahal pantura adalah urat nadi utama transportasi darat di Jawa. Maka genangan banjir itu tak pelak membuat ribuan kendaraan terjebak dalam kemacetan total. Maju tak bisa, mundur pun sudah tak mungkin.
Selain di wilayah Subang dan Indramayu, belakangan kelumpuhan jalur pantura ini juga melanda sejumlah titik di Jateng, seperti Brebes, Batang, Pekalongan, Semarang, Kudus, juga Pati. Maka kelumpuhan arus lalu lintas di jalur pantura pun semakin menambah ruwet masalah.
Masalah itu adalah distribusi barang, termasuk logistik bahan pokok ke Jakarta dan sejumlah kota lain di sepanjang jalur pantura, menjadi macet. Masalah ini serius karena bisa melahirkan kelangkaan pasokan bahan pokok. Sekarang ini saja gelagat ke arah itu mulai menggejala, sehingga harga kebutuhan pokok di Jakarta dan sejumlah kota lain jadi meroket.
Karena itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun dibuat puyeng. Dia mengaku tak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir ini karena pikiran serius terbebani masalah keamanan logistik terkait lumpuhnya jalur pantura akibat banjir ini. Hatta cemas kalau-kalau pasokan logistik bahan pokok ke Jakarta dan sejumlah kota lain menjadi langka.
Meski begitu, toh pemerintah terkesankan gagap untuk bertindak. Meski jalur pantura lumpuh sudah hampir seminggu, pemerintah tak terlihat sigap bergerak membuat langkah aksi yang bersifat darurat untuk pengamanan distribusi logistik, termasuk ke ibu kota Jakarta. Bahkan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah terjun langsung ke lapangan, yaitu ke lokasi banjir di Karawang, exit strategy bagi pengamanan distribusi logistik ini tak otomatis segera ditempuh.
Walhasil, pemerintah absen di tengah problem kelumpuhan jalur pantura ini. Kelumpuhan tersebut seolah-olah semata masalah para sopir yang terjebak dalam kelumpuhan itu. Juga seolah-olah masalah itu harus diterima semua pihak dengan sikap tabah dan pasrah: menunggu sampai banjir surut.
Sikap gagap ataupun easy going dalam menghadapi kondisi gawat jelas tak patut. Terlebih kondisi tersebut menyangkut logistik masyarakat luas. Bagaimanapun, logistik -- terutama bahan pokok -- adalah soal vital karena langsung bertali-temali dengan stabilitas sosial-ekonomi, bahkan politik. Karena itu, distribusi logistik masyarakat tak boleh sampai mengalami gangguan atau apalagi sampai macet.
Untuk itu, segala langkah dan alternatif yang mungkin bisa dilakukan harus ditempuh pemerintah sehingga distribusi logistik masyarakat tetap lancar. Dalam konteks ini, kalaupun tidak memimpin langsung di lapangan, Presiden bisa menugasi salah satu menteri untuk bertindak sebagai komandan yang menggerakkan berbagai pihak melakukan segala cara dan alternatif yang tersedia.
Presiden juga bisa merintahkan TNI ambil bagian dalam pengamanan distribusi logistik di tengah kelumpuhan jalur pantura ini. Toh, sesuai undang-undang, TNI juga mengemban fungsi operasi militer nonperang.
Pengamanan logistik masyarakat luas -- terlebih bahan pokok -- memang punya urgensi tinggi. Seperti bagi militer dalam kondisi perang, distribusi logistik masyarakat sama sekali tak boleh tersumbat. Maka, mengerahkan TNI melakukan pengamanan distribusi logistik masyarakat di tengah kelumpuhan jalur pantura sangat relevan dan urgen.
Sekali lagi, pemerintah harus segera bertindak melakukan segala cara atau alternatif yang mungkin bisa. Pemerintah tak boleh terus larut dalam kegagapan, karena urusan logistik masyarakat tak bisa ditunda-tunda.***
24 Januari 2014
Selain di wilayah Subang dan Indramayu, belakangan kelumpuhan jalur pantura ini juga melanda sejumlah titik di Jateng, seperti Brebes, Batang, Pekalongan, Semarang, Kudus, juga Pati. Maka kelumpuhan arus lalu lintas di jalur pantura pun semakin menambah ruwet masalah.
Masalah itu adalah distribusi barang, termasuk logistik bahan pokok ke Jakarta dan sejumlah kota lain di sepanjang jalur pantura, menjadi macet. Masalah ini serius karena bisa melahirkan kelangkaan pasokan bahan pokok. Sekarang ini saja gelagat ke arah itu mulai menggejala, sehingga harga kebutuhan pokok di Jakarta dan sejumlah kota lain jadi meroket.
Karena itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun dibuat puyeng. Dia mengaku tak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir ini karena pikiran serius terbebani masalah keamanan logistik terkait lumpuhnya jalur pantura akibat banjir ini. Hatta cemas kalau-kalau pasokan logistik bahan pokok ke Jakarta dan sejumlah kota lain menjadi langka.
Meski begitu, toh pemerintah terkesankan gagap untuk bertindak. Meski jalur pantura lumpuh sudah hampir seminggu, pemerintah tak terlihat sigap bergerak membuat langkah aksi yang bersifat darurat untuk pengamanan distribusi logistik, termasuk ke ibu kota Jakarta. Bahkan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah terjun langsung ke lapangan, yaitu ke lokasi banjir di Karawang, exit strategy bagi pengamanan distribusi logistik ini tak otomatis segera ditempuh.
Walhasil, pemerintah absen di tengah problem kelumpuhan jalur pantura ini. Kelumpuhan tersebut seolah-olah semata masalah para sopir yang terjebak dalam kelumpuhan itu. Juga seolah-olah masalah itu harus diterima semua pihak dengan sikap tabah dan pasrah: menunggu sampai banjir surut.
Sikap gagap ataupun easy going dalam menghadapi kondisi gawat jelas tak patut. Terlebih kondisi tersebut menyangkut logistik masyarakat luas. Bagaimanapun, logistik -- terutama bahan pokok -- adalah soal vital karena langsung bertali-temali dengan stabilitas sosial-ekonomi, bahkan politik. Karena itu, distribusi logistik masyarakat tak boleh sampai mengalami gangguan atau apalagi sampai macet.
Untuk itu, segala langkah dan alternatif yang mungkin bisa dilakukan harus ditempuh pemerintah sehingga distribusi logistik masyarakat tetap lancar. Dalam konteks ini, kalaupun tidak memimpin langsung di lapangan, Presiden bisa menugasi salah satu menteri untuk bertindak sebagai komandan yang menggerakkan berbagai pihak melakukan segala cara dan alternatif yang tersedia.
Presiden juga bisa merintahkan TNI ambil bagian dalam pengamanan distribusi logistik di tengah kelumpuhan jalur pantura ini. Toh, sesuai undang-undang, TNI juga mengemban fungsi operasi militer nonperang.
Pengamanan logistik masyarakat luas -- terlebih bahan pokok -- memang punya urgensi tinggi. Seperti bagi militer dalam kondisi perang, distribusi logistik masyarakat sama sekali tak boleh tersumbat. Maka, mengerahkan TNI melakukan pengamanan distribusi logistik masyarakat di tengah kelumpuhan jalur pantura sangat relevan dan urgen.
Sekali lagi, pemerintah harus segera bertindak melakukan segala cara atau alternatif yang mungkin bisa. Pemerintah tak boleh terus larut dalam kegagapan, karena urusan logistik masyarakat tak bisa ditunda-tunda.***
24 Januari 2014
