Gerakan melawan korupsi tak boleh surut ataupun melemah. Bukan hanya karena
praktik korupsi di negeri Indonesia sudah sangat kronis - dan karena itu
tergolong gawat darurat -, melainkan juga karena bagaimanapun korupsi tak boleh
ditoleransi. Korupsi, sekecil apa pun, harus diperlakukan sebagai najis dan
musuh bersama - karena korupsi merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita
kemerdekaan Indonesia: mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Karena itu, upaya-upaya yang bersifat menyurutkan gerakan antikorupsi harus
dihadang atau bahkan dilawan. Dalam konteks ini, institusi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tak boleh sampai dikebiri. Sebagai garda terdepan gerakan
pemberantasan korupsi, keberadaan KPK dengan segala kewenangan yang melekat
sekarang ini patut dipertahankan. Bahkan, jika perlu, kewenangan-kewenangan itu
- sejauh tidak keluar dari koridor hukum - justru ditingkatkan. Dengan
demikian, KPK bisa diharapkan makin optimal dalam mengemban peran dan
fungsinya.
Atas dasar itu, revisi UU KPK yang kini bergulir menjadi sangat merisaukan
jika semangat yang melatarinya adalah mengebiri KPK. Dengan mempreteli
kewenangan KPK melakukan fungsi penindakan, dan karena itu lembaga tersebut
menjadi sekadar fokus pada fungsi pencegahan, maka gerakan pemberantasan
korupsi sungguh dalam ancaman nyata. Gerakan antikorupsi bukan cuma menuju
antiklimaks, melainkan sekaligus mengalami pembusukan.
Kenyataan itu kian membuat miris karena di sisi lain UU Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) sebagai instrumen KPK dalam mengemban peran dan fungsinya,
pada saat bersamaan juga dalam proses pelemahan. Melalui proses revisi yang
bergulir sejak Maret tahun lalu, UU Tipikor dicoba ditelikung menjadi sekadar
macan ompong. Draf RUU Tipikor yang diajukan pemerintah nyata sekali
bersemangat ke arah itu. Pasal ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak korupsi,
misalnya, dihilangkan. Padahal pasal tersebut, meski sejauh ini memang belum
memakan korban karena tidak diterapkan entah karena alasan apa, bisa membuat
miris orang untuk berbuat korup.
Sementara itu, pasal yang mengatur tentang kerugian negara akibat tindak
pidana korupsi juga dibredel. Padahal selama ini pasal tersebut banyak
digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat koruptor. KPK sendiri telah
menjerat sekian banyak koruptor dengan menggunakan pasal tersebut.
Dalam draf RUU Tipikor pula, kewenangan KPK melakukan penuntutan tidak
disebutkan secara jelas. Ini menjadi indikasi bahwa kewenangan KPK dalam
melakukan penuntutan dicoba dibonsai.
Jadi, sekali lagi, gerakan antikorupsi kini dalam ancaman nyata. Perang
melawan korupsi sedang dicoba diredupkan menjadi sekadar perang-perangan -
bukan perang sungguhan. Gerakan antikorupsi sedang direduksi menjadi perang
setengah hati. Sekadar basa-basi.
Itu sungguh berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Berbahaya, karena praktik korupsi niscaya semakin bersimaharajalela dan
merontokkan sendi-sendiri kehidupan bersama.
Karena itu, arus yang meredupkan gerakan korupsi harus bisa dibendung.
Dalam konteks ini, keinginan mengamputasi institusi KPK mesti dibuang
jauh-jauh. Juga niat mengebiri UU Tipikor menjadi sekadar macan ompong kudu
dikubur dalam-dalam.
Selebihnya, gerakan antikorupsi justru harus lebih digelorakan. Untuk itu,
barisan harus dirapatkan. Ketentuan perundangan yang menjadi dasar gerakan itu
wajib diterapkan secara optimal alias jangan lagi setengah hati. Lalu institusi
penegak hukum - KPK, kepolisian, dan kejaksaan - juga harus diberdayakan
menjadi benar-benar independen dan berintegritas.***
