Pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin, mengenai paket kebijakan ekonomi -- terutama dalam rangka mengatasi gejolak kurs rupiah dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah -- sama sekali jauh dari harapan.
Apa yang diutarakan Presiden nyaris tidak menjadi jawaban yang justru amat dinanti-nantikan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi. Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden itu jauh di bawah ekspektasi yang telanjur kita bangun.
Karena itu, kita menilai bahwa kemarin Presiden Yudhoyono tidak mengumumkan apa-apa kecuali sekadar membeberkan wacana mengenai keinginan baik pemerintah dalam mengatasi masalah serius sekarang ini di bidang ekonomi. Padahal yang kita harapkan adalah keputusan mengenai tindakan aksi yang nyata dan bersifat segera.
Soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, Presiden Yudhoyono sama sekali tidak menyebutkan kapan itu dilakukan -- juga mengenai besaran kenaikan itu. Padahal publik sangat berharap bahwa rencana kenaikan harga BBM -- notabene sudah cukup sering dilontarkan pemerintah sendiri sebagai tindakan yang sulit dihindari lagi sekarang ini -- beroleh kejelasan dan kepastian.
Begitu pula mengenai perombakan kabinet: keterangan Presiden Yudhoyono sungguh menafikan realitas yang berkembang di masyarakat. Dengan menyatakan bahwa perombakan kabinet bukan merupakan prioritas, Presiden praktis mengabaikan keinginan dan harapan publik.
Presiden tidak hirau bahwa pelaku usaha, terutama, sekarang ini menginginkan muka baru di kabinet -- terutama di tim ekonomi. Apa boleh buat, karena beberapa figur pembantu Presiden telanjur gagal memelihara kepercayaan dunia usaha menyangkut ekonomi nasional.
Harapan publik terhadap paket kebijakan pemerintah memang telanjur melambung. Sepanjang hari kemarin, kesadaran kita dipenuhi ekspektasi-ekspektasi mengenai perbaikan segera ekonomi nasional sekarang ini, menyusul keterangan juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng, Selasa malam, bahwa pada Rabu siang pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan itu sendiri digodok ndalam forum rapat paripurna kabinet yang berlangsung sejak Selasa sore lalu.
Sejak awal kita percaya bahwa paket kebijakan itu akan benar-benar menjadi obat mujarab yang segera memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, ketika pengumunan ternyata molor sampai Rabu sore, kita bisa
maklum dan makin berbesar harapan. Kita meyakini, rapat kabinet berlarut pertanda pemerintah memang segera menempuh langkah berani.
Tapi harapan dan keyakinan ke arah itu kini menguap begitu saja. Paket kebijakan yang diumumkan Presiden tidak memberikan solusi nyata dan bisa segera dilakukan. Kita -- publik yang sejak dua pekan terakhir sangat berharap pemerintah menelurkan solusi mendasar yang membuat ekonomi nasional tenang dan nyaman kembali -- jelas sungguh kecewa. Pemerintah sekali lagi memperlihatkan sikap tidak lugas dalam menghadapi masalah-masalah mendesak atau darurat. Pemerintah lagi-lagi terkesan sengaja mengulur-ulur waktu dan membiarkan publik makin diliput ketidakpastian.
Justru itu, kita juga merasa prihatin. Kita prihatin karena sikap pemerintah yang seperti mengambangkan masalah ini jelas punya implikasi serius: kepercayaan masyarakat semakin terkikis. Itu, pada gilirannya, bisa membuat nilai tukar rupiah semakin dalam terdepresiasi dengan segala dampaknya yang menyesakkan tapi sungguh sulit dihindari.
Karena itu, barangkali benar bahwa kini kita hanya bisa berdoa: semoga keajaiban melanda ekonomi kita -- tidak makin terpuruk atau bahkan membaik, sampai saatnya nanti pemerintah berani menempuh kebijakan mendasar dan berani.***
Jakarta, 1 Agustus 2005
Apa yang diutarakan Presiden nyaris tidak menjadi jawaban yang justru amat dinanti-nantikan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi. Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden itu jauh di bawah ekspektasi yang telanjur kita bangun.
Karena itu, kita menilai bahwa kemarin Presiden Yudhoyono tidak mengumumkan apa-apa kecuali sekadar membeberkan wacana mengenai keinginan baik pemerintah dalam mengatasi masalah serius sekarang ini di bidang ekonomi. Padahal yang kita harapkan adalah keputusan mengenai tindakan aksi yang nyata dan bersifat segera.
Soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, Presiden Yudhoyono sama sekali tidak menyebutkan kapan itu dilakukan -- juga mengenai besaran kenaikan itu. Padahal publik sangat berharap bahwa rencana kenaikan harga BBM -- notabene sudah cukup sering dilontarkan pemerintah sendiri sebagai tindakan yang sulit dihindari lagi sekarang ini -- beroleh kejelasan dan kepastian.
Begitu pula mengenai perombakan kabinet: keterangan Presiden Yudhoyono sungguh menafikan realitas yang berkembang di masyarakat. Dengan menyatakan bahwa perombakan kabinet bukan merupakan prioritas, Presiden praktis mengabaikan keinginan dan harapan publik.
Presiden tidak hirau bahwa pelaku usaha, terutama, sekarang ini menginginkan muka baru di kabinet -- terutama di tim ekonomi. Apa boleh buat, karena beberapa figur pembantu Presiden telanjur gagal memelihara kepercayaan dunia usaha menyangkut ekonomi nasional.
Harapan publik terhadap paket kebijakan pemerintah memang telanjur melambung. Sepanjang hari kemarin, kesadaran kita dipenuhi ekspektasi-ekspektasi mengenai perbaikan segera ekonomi nasional sekarang ini, menyusul keterangan juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng, Selasa malam, bahwa pada Rabu siang pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan itu sendiri digodok ndalam forum rapat paripurna kabinet yang berlangsung sejak Selasa sore lalu.
Sejak awal kita percaya bahwa paket kebijakan itu akan benar-benar menjadi obat mujarab yang segera memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, ketika pengumunan ternyata molor sampai Rabu sore, kita bisa
maklum dan makin berbesar harapan. Kita meyakini, rapat kabinet berlarut pertanda pemerintah memang segera menempuh langkah berani.
Tapi harapan dan keyakinan ke arah itu kini menguap begitu saja. Paket kebijakan yang diumumkan Presiden tidak memberikan solusi nyata dan bisa segera dilakukan. Kita -- publik yang sejak dua pekan terakhir sangat berharap pemerintah menelurkan solusi mendasar yang membuat ekonomi nasional tenang dan nyaman kembali -- jelas sungguh kecewa. Pemerintah sekali lagi memperlihatkan sikap tidak lugas dalam menghadapi masalah-masalah mendesak atau darurat. Pemerintah lagi-lagi terkesan sengaja mengulur-ulur waktu dan membiarkan publik makin diliput ketidakpastian.
Justru itu, kita juga merasa prihatin. Kita prihatin karena sikap pemerintah yang seperti mengambangkan masalah ini jelas punya implikasi serius: kepercayaan masyarakat semakin terkikis. Itu, pada gilirannya, bisa membuat nilai tukar rupiah semakin dalam terdepresiasi dengan segala dampaknya yang menyesakkan tapi sungguh sulit dihindari.
Karena itu, barangkali benar bahwa kini kita hanya bisa berdoa: semoga keajaiban melanda ekonomi kita -- tidak makin terpuruk atau bahkan membaik, sampai saatnya nanti pemerintah berani menempuh kebijakan mendasar dan berani.***
Jakarta, 1 Agustus 2005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar