Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penenggelaman kapal pencuri ikan jelas bukan tindakan ala kaum barbar. Bukan pula tindakan unjuk taring ala koboi western ataupun gangster Sicilia. Instruksi itu adalah titah beradab dan bermartabat, yakni dalam rangka menegakkan kedaulatan kita atas wilayah perairan laut.
Karena itu, instruksi tadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat terkait, khususnya TNI-AL. Terlebih kapal yang harus ditenggelamkan itu -- untuk tahap pertama eksekusi tersebut dilakukan Sabtu besok terhadap tiga unit kapal -- nyata-nyata terbukti sesuai proses hukum melakukan pelanggaran atas kedaulatan kita di wilayah perairan: mencuri ikan.
Dengan menenggelamkan tiga kapal itu, pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada khalayak dunia -- khususnya industri perikanan -- bahwa mulai sekarang jangan sekali-kali melanggar wilayah perairan laut Indonesia. Juga jangan lagi berani-berani menangguk kekayaan laut kita secara ilegal.
Dengan pesan itu, khalayak dunia diharapkan mafhum bahwa sekarang ini kedaulatan wilayah laut Indonesia benar-benar dijaga dan ditegakkan. Artinya, setiap pelanggaran pun niscaya ditindak tegas: diproses hukum. Sanksi atas pelanggaran itu sendiri sangat lugas: selain kapal ditenggelamkan, anak buah kapal pun dijebloskan ke bui.
Selama ini, memang, wilayah perairan laut kita nyaris seperti tak bertuan. Kapal-kapal milik asing begitu leluasa menguras sumber daya milik kita di laut, terutama ikan. Ini mengakibatkan negara menanggung rugi lumayan besar: sekitar Rp 300 triliun per tahun.
Tetapi kerugian terbesar adalah wibawa dan marwah kedaulatan kita atas wilayah perairan laut praktis pudar -- dan karena itu cenderung tak dihargai dunia internasional. Pihak asing sama sekali tidak segan ataupun takut memasuki dan menjarah kekayaan di wilayah laut kita.
Kenyataan itu merupakan bukti bahwa kita selama ini kurang peduli terhadap wilayah laut. Kesadaran dan komitmen kita untuk menegakkan kedaulatan wilayah perairan ini begitu tipis. Demikian tipis, sampai-sampai tindak pencurian ikan oleh kapal-kapal milik asing pun nyaris seolah dibiarkan saja.
Kekeliruan itu pula yang coba dikoreksi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini. Seiring dengan tekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Jokowi memandang penegakan kedaulatan wilayah perairan kita sebagai soal pertama dan utama yang harus dilakukan pemerintah.
Tentu, segenap pihak patut atau bahkan wajib mendukung langkah itu. Tetapi pemerintah sendiri harus solid. Selama ini, pengamanan wilayah perairan kita begitu lemah juga karena berbagai institusi pemerintahan terjebak dalam ego sektoral. Masing-masing institusi tidak mampu bekerja sama mewujudkan diri sebagai kesatuan yang padu dan solid dalam satu fungsi. Bahkan, karena tarikan ego sektoral, masing-masing tidak jarang saling berbenturan atau saling menafikan peran.
Menyolidkan berbagai institusi itu pasti tidak mudah. Terutama karena selama puluhan tahun masing-masing telanjur mengembangkan kultur sendiri, termasuk memelihara kepentingan sektoral. Kenyataan tersebut niscaya menjadi tantangan tersendiri dan paling sulit untuk bisa diatasi. Karena itu, upaya menyolidkan tim pemerintah yang memangku fungsi-fungsi penegakan kedaulatan kita di wilayah perairan ini harus menjadi prioritas dan dilakukan serius. Jika tidak, tim tersebut niscaya menjadi kerikil dalam sepatu bagi keinginan politik Presiden Jokowi menegakkan kedaulatan wilayah laut kita.***
Jakarta, 4 Desember 2014
