Konferensi Tingkat Tinggi Bisnis Asia Afrika (KTT BAA) yang menjadi rangkaian KTT Asia Afrika di Jakarta serta peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, kemarin berakhir. Forum yang khusus digelar selama Kamis-Jumat itu berhasil menelurkan Deklarasi Bersama Jakarta 2005. Ditandatangani pimpinan delegasi bisnis dari 24 negara di Asia Afrika, deklarasi bersama ini terdiri atas 10 butir rekomendasi kerja sama strategis antarnegara di benua Asia Afrika.
Rekomendasi itu sendiri begitu tegas merujuk pada kerja sama kohesif di bidang ekonomi dan perdagangan. Misalnya, "mengambil langkah nyata bagi peningkatan perdagangan langsung di Asia dan Afrika". Atau, "saling tukar informasi dan pengalaman terbaik menyangkut potensi dan perkembangan bisnis maupun investasi di negara-negara di kedua benua".
Butir lain menyatakan, "membentuk kelompok kerja guna mengidentifikasi kerja sama ekonomi dan harmonisasi kebijakan yang mendukung peningkatan kerja sama". Ada pula butir yang menyatakan pentingnya "fokus kerja sama promosi investasi, kualitas produksi, pengembangan pemasaran, serta keahlian dalam sektor-sektor yang penting".
Karena itu, kita menilai bahwa butir-butir Deklarasi Bersama Jakarta 2005 ini bermakna strategis dan fundamental bagi peningkatan ekonomis dan bisnis negara-negara Asia Afrika. Pada gilirannya, tentu, itu bermakna strategis pula bagi perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi di masing-masing negara. Kita tahu, negara-negara di Asia maupun Afrika secara umum masih berkubang dalam kemiskinan dan terlilit utang.
Sebenarnya, kesadaran tentang pentingnya kerja sama ekonomi antarnegara berkembang dan miskin ini sudah tegas tertoreh sejak beberapa dekade silam. Bahkan itu bukan lagi sekadar kesadaran, melainkan sudah mencapai tahap komitmen politik. Itulah apa yang kita kenal sebagai kerja sama ekonomi Selatan-Selatan.
Namun apa mau dikata, kerja sama ekonomi Selatan-Selatan lebih banyak sekadar menjadi komitmen politik. Implementasi atau langkah nyata ke arah kerja sama itu nyaris tak terlihat. Bahkan di tengah terpaan arus globalisasi yang semakin deras sekarang ini, semangat kerja sama ekonomi Selatan-Selatan kian melemah.
Dalam konteks itu, ekonomi negara-negara Asia Afrika sendiri tidak menjadi satu kesatuan yang solid. Kedua pihak terpolarisasi antara Asia di satu sisi dan Afrika di sisi lain. Bahkan orientasi ekonomi dan perdagangan masing-masing pihak selama ini seolah saling menafikan. Padahal potensi kerja sama antarnegara kedua benua di kedua bidang itu amat menjanjikan.
Karena itu, Deklarasi Bersama Jakarta 2005 sungguh bisa diharapkan menjadi koreksi atas peta hubungan ekonomi dan bisnis negara-negara Asia Afrika. Sepanjang konsisten ditindaklanjuti melalui program aksi, deklarasi itu niscaya bisa melahirkan paradigma baru hubungan ekonomi Asia-Afrika yang mengantarkan masing-masing negara menjadi satu komunitas yang saling mendukung dan maju bersama.
Pada gilirannya, posisi tawar negara-negara Asia Afrika pun dalam berhadapan dengan kelompok negara kaya dan maju di belahan Utara -- Eropa dan dan Amerika Serikat -- bisa menjadi kuat. Dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), misalnya, negara-negara maju tak bisa lagi leluasa mendikte atau memaksakan kepentingan mereka yang justru merugikan kelompok negara berkembang.***
Jakarta, 23 April 2005
Rekomendasi itu sendiri begitu tegas merujuk pada kerja sama kohesif di bidang ekonomi dan perdagangan. Misalnya, "mengambil langkah nyata bagi peningkatan perdagangan langsung di Asia dan Afrika". Atau, "saling tukar informasi dan pengalaman terbaik menyangkut potensi dan perkembangan bisnis maupun investasi di negara-negara di kedua benua".
Butir lain menyatakan, "membentuk kelompok kerja guna mengidentifikasi kerja sama ekonomi dan harmonisasi kebijakan yang mendukung peningkatan kerja sama". Ada pula butir yang menyatakan pentingnya "fokus kerja sama promosi investasi, kualitas produksi, pengembangan pemasaran, serta keahlian dalam sektor-sektor yang penting".
Karena itu, kita menilai bahwa butir-butir Deklarasi Bersama Jakarta 2005 ini bermakna strategis dan fundamental bagi peningkatan ekonomis dan bisnis negara-negara Asia Afrika. Pada gilirannya, tentu, itu bermakna strategis pula bagi perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi di masing-masing negara. Kita tahu, negara-negara di Asia maupun Afrika secara umum masih berkubang dalam kemiskinan dan terlilit utang.
Sebenarnya, kesadaran tentang pentingnya kerja sama ekonomi antarnegara berkembang dan miskin ini sudah tegas tertoreh sejak beberapa dekade silam. Bahkan itu bukan lagi sekadar kesadaran, melainkan sudah mencapai tahap komitmen politik. Itulah apa yang kita kenal sebagai kerja sama ekonomi Selatan-Selatan.
Namun apa mau dikata, kerja sama ekonomi Selatan-Selatan lebih banyak sekadar menjadi komitmen politik. Implementasi atau langkah nyata ke arah kerja sama itu nyaris tak terlihat. Bahkan di tengah terpaan arus globalisasi yang semakin deras sekarang ini, semangat kerja sama ekonomi Selatan-Selatan kian melemah.
Dalam konteks itu, ekonomi negara-negara Asia Afrika sendiri tidak menjadi satu kesatuan yang solid. Kedua pihak terpolarisasi antara Asia di satu sisi dan Afrika di sisi lain. Bahkan orientasi ekonomi dan perdagangan masing-masing pihak selama ini seolah saling menafikan. Padahal potensi kerja sama antarnegara kedua benua di kedua bidang itu amat menjanjikan.
Karena itu, Deklarasi Bersama Jakarta 2005 sungguh bisa diharapkan menjadi koreksi atas peta hubungan ekonomi dan bisnis negara-negara Asia Afrika. Sepanjang konsisten ditindaklanjuti melalui program aksi, deklarasi itu niscaya bisa melahirkan paradigma baru hubungan ekonomi Asia-Afrika yang mengantarkan masing-masing negara menjadi satu komunitas yang saling mendukung dan maju bersama.
Pada gilirannya, posisi tawar negara-negara Asia Afrika pun dalam berhadapan dengan kelompok negara kaya dan maju di belahan Utara -- Eropa dan dan Amerika Serikat -- bisa menjadi kuat. Dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), misalnya, negara-negara maju tak bisa lagi leluasa mendikte atau memaksakan kepentingan mereka yang justru merugikan kelompok negara berkembang.***
Jakarta, 23 April 2005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar