Lembaga DPR periode mendatang ini kemungkinan banyak diisi wajah baru. Meski belum diumumkan secara resmi, hasil hitung suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten menunjukkan, bahkan sejumlah nama beken gagal melanjutkan peran sebagai wakil rakyat di Senayan. Sebut saja Marzuki Alie (Partai Demokrat), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Ahmad Yani (PPP), Nurul Arifin (Partai Golkar), Inggrid Kansil (Partai Demokrat), juga Eva Kusuma Sundari (PDIP).
Namun bahkan nama beken pun terbukti tidak selalu menjadi jaminan bisa meloloskan legislator petahana bisa melenggang untuk melanjutkan peran mereka sebagai wakil rakyat di Senayan pada periode mendatang. Ini diperkuat oleh fakta lain: sejumlah banyak nama yang juga beken gagal total untuk menjadi muka-muka baru di DPR periode mendatang. Misalnya artis dangdut Angel Lelga (PPP), musisi jazz kawakan Dwiki Darmawan (PAN), atau model senior Okky Asokawati (PPP).
Kenyataan itu menunjukkan bahwa rakyat pemilih kini tidak terbuai lagi oleh ketenaran figur calon legislator. Simpati pemilih tak bisa lagi dibeli oleh nama besar dalam jagat publik. Mereka sekarang sudah tidak larut dalam romantisme ketika menjatuhkan pilihan. Mereka memilih legislator sudah lebih karena pertimbangan pragmatis-rasional.
Maka, itu tadi, sejumlah calon legislator petahana pun gagal untuk melanjutkan peran mereka di parlemen. Wajah-wajah mereka tak akan mewarnai sosok DPR periode mendatang. Mereka digantikan oleh wajah-wajah baru.
Selain karena pilihan rakyat bersifat pragmatis-rasional, kenyataan itu juga bisa bermakna bahwa rakyat telah menjatuhkan hukuman terhadap wakil-wakil mereka yang selama ini duduk di DPR. Kepercayaan rakyat telah luntur. Sangat mungkin rakyat kecewa, sehingga mereka menjatuhkan hukuman itu.
Kekecewaan rakyat ini tak sulit dipahami karena kinerja lembaga DPR secara keseluruhan selama ini memang tidak elok. Banyak hal bisa ditunjuk tentang itu. Sebut saja: banyak anggota DPR selama hampir lima tahun ini menunjukkan watak pemalas. Mereka sering absen menghadiri persidangan yang notabene merupakan tugas utama mereka sebagai legislator. Sidang paripurna DPR acap nyaris kosong-melompong karena banyak anggota membolos atau sekadar mengisi buku absensi tanpa hadir di ruang sidang.
Karena itu, bahkan target program legislasi nasional pun gagal total bisa diraih DPR. Dari tahun ke tahun, pencapaian target tersebut selalu meleset. Rata-rata hanya 60 persen target pembahasan dan pengesahan undang-undang bisa diwujudkan.
Rakyat juga muak oleh kelembagaan DPR yang cenderung memboroskan anggaran dalam rangka bermewah-mewah. Rakyat muak karena aneka fasilitas yang dinikmati wakil-wakil mereka di DPR cenderung melampaui kepatutan dan miskin urgensi. Menurut sebuah studi, baru-baru ini, gaji plus aneka tunjangan anggota DPR kita sekarang ini adalah ketiga tertas di dunia.
Toh gaji plus aneka tunjangan serba oke tak sepadan dengan sikap mental mereka sebagai wakil rakyat. Bukan cuma cenderung bekerja asal-asalan, bahkan sejumlah oknum anggota DPR masih tega menggarong uang negara dengan memperalat kepentingan rakyat -- sehingga DPR pun menjadi salah satu institusi terkorup.
Jadi, amat beralasan jika rakyat menjatuhkan hukuman kepada sejumlah calon legislator petahana -- meski mereka belum tentu menanggung banyak "dosa" selama berkiprah di DPR dalam rentang hampir lima tahun ini. Hukuman tersebut sungguh harus menjadi pelajaran bagi figur-figur baru maupun wajah-wajah lama di DPR mendatang. Mereka tak boleh mengulang aneka kesalahan lama jika tak ingin rakyat kelak juga menghukum mereka.***
23 April 2014
Namun bahkan nama beken pun terbukti tidak selalu menjadi jaminan bisa meloloskan legislator petahana bisa melenggang untuk melanjutkan peran mereka sebagai wakil rakyat di Senayan pada periode mendatang. Ini diperkuat oleh fakta lain: sejumlah banyak nama yang juga beken gagal total untuk menjadi muka-muka baru di DPR periode mendatang. Misalnya artis dangdut Angel Lelga (PPP), musisi jazz kawakan Dwiki Darmawan (PAN), atau model senior Okky Asokawati (PPP).
Kenyataan itu menunjukkan bahwa rakyat pemilih kini tidak terbuai lagi oleh ketenaran figur calon legislator. Simpati pemilih tak bisa lagi dibeli oleh nama besar dalam jagat publik. Mereka sekarang sudah tidak larut dalam romantisme ketika menjatuhkan pilihan. Mereka memilih legislator sudah lebih karena pertimbangan pragmatis-rasional.
Maka, itu tadi, sejumlah calon legislator petahana pun gagal untuk melanjutkan peran mereka di parlemen. Wajah-wajah mereka tak akan mewarnai sosok DPR periode mendatang. Mereka digantikan oleh wajah-wajah baru.
Selain karena pilihan rakyat bersifat pragmatis-rasional, kenyataan itu juga bisa bermakna bahwa rakyat telah menjatuhkan hukuman terhadap wakil-wakil mereka yang selama ini duduk di DPR. Kepercayaan rakyat telah luntur. Sangat mungkin rakyat kecewa, sehingga mereka menjatuhkan hukuman itu.
Kekecewaan rakyat ini tak sulit dipahami karena kinerja lembaga DPR secara keseluruhan selama ini memang tidak elok. Banyak hal bisa ditunjuk tentang itu. Sebut saja: banyak anggota DPR selama hampir lima tahun ini menunjukkan watak pemalas. Mereka sering absen menghadiri persidangan yang notabene merupakan tugas utama mereka sebagai legislator. Sidang paripurna DPR acap nyaris kosong-melompong karena banyak anggota membolos atau sekadar mengisi buku absensi tanpa hadir di ruang sidang.
Karena itu, bahkan target program legislasi nasional pun gagal total bisa diraih DPR. Dari tahun ke tahun, pencapaian target tersebut selalu meleset. Rata-rata hanya 60 persen target pembahasan dan pengesahan undang-undang bisa diwujudkan.
Rakyat juga muak oleh kelembagaan DPR yang cenderung memboroskan anggaran dalam rangka bermewah-mewah. Rakyat muak karena aneka fasilitas yang dinikmati wakil-wakil mereka di DPR cenderung melampaui kepatutan dan miskin urgensi. Menurut sebuah studi, baru-baru ini, gaji plus aneka tunjangan anggota DPR kita sekarang ini adalah ketiga tertas di dunia.
Toh gaji plus aneka tunjangan serba oke tak sepadan dengan sikap mental mereka sebagai wakil rakyat. Bukan cuma cenderung bekerja asal-asalan, bahkan sejumlah oknum anggota DPR masih tega menggarong uang negara dengan memperalat kepentingan rakyat -- sehingga DPR pun menjadi salah satu institusi terkorup.
Jadi, amat beralasan jika rakyat menjatuhkan hukuman kepada sejumlah calon legislator petahana -- meski mereka belum tentu menanggung banyak "dosa" selama berkiprah di DPR dalam rentang hampir lima tahun ini. Hukuman tersebut sungguh harus menjadi pelajaran bagi figur-figur baru maupun wajah-wajah lama di DPR mendatang. Mereka tak boleh mengulang aneka kesalahan lama jika tak ingin rakyat kelak juga menghukum mereka.***
23 April 2014
