Penaikan Harga BBM, Ujian Pertama Pemerintah

Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang hampir pasti dilakukan sebelum pergantian tahun, akan menjadi ujian pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengendalikan dampak sosial-ekonomi kebijakan tersebut. Ujian ini sekaligus akan menjadi tolok ukur kesungguhan pemerintah bekerja dan hanya bekerja sesuai jargon Jokowi.

Selama ini, penaikan harga BBM subsidi selalu berdampak menyusahkan rakyat kebanyakan. Akibat kualitas perencanaan begitu buruk, gejolak sosial-ekonomi yang timbul -- terutama lonjakan harga barang dan jasa -- praktis tak terkendali. Pemerintah keteteran atau bahkan tak mampu menaklukkan keliaran pasar.

Kenyataan seperti itu harus menjadi pelajaran berharga pemerintahan Jokowi. Apalagi Jokowi sendiri berkomitmen besar melindungi rakyat. Jokowi tak ingin penaikan harga BBM subsidi berdampak menyengsarakan rakyat banyak.

Bagi Jokowi, penaikan harga BBM subsidi benar-benar harus menjadi pilihan strategis untuk menyehatkan kondisi ekonomi nasional. Penaikan harga BBM subsidi juga harus bermuara kepada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, menteri-menteri terkait harus solid dan cerdas dalam merumuskan langkah-langkah antisipasi tentang dampak negatif penaikan harga BBM subsidi ini. Terutama  sektor transfortasi dan logistik jangan sampai kelewat terbebani oleh tindak penyesuaian harga yang tidak terkontrol atau tak terkendali. Dengan demikian, secara keseluruhan inflasi pun bisa bergerak dalam rentang yang dapat ditoleransi.

Masyarakat sendiri menaruh ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Jokowi dalam mengelola ekonomi nasional, termasuk menyangkut kebijakan di bidang energi. Masyarakat bisa memaklumi dan secara psikologis juga  siap menghadapi penaikan harga BBM subsidi ini. Resistensi masyarakat terhadap kebijakan itu relatif rendah karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah mampu mengendalikan dampak sosial-ekonomi yang kemudian timbul.

Kondisi tersebut merupakan modal amat berharga bagi pemerintahan Jokowi dalam mengambil langkah penaikan harga BBM subsidi ini. Modal tersebut tak boleh tersia-siakan akibat tindakan-tindakan under perform jajaran pemerintahan, terutama setelah harga BBM subsidi resmi dinaikkan.

Tak kurang penting juga bagi pemerintah adalah meraih dukungan parlemen. Tanpa dukungan parlemen, penaikan harga BBM subsidi sulit dilakukan. Padahal, sebagaimana sering diungkapkan sendiri oleh Jokowi, penaikan harga BBM subsidi sulit dihindari karena beban anggarah sudah kelewat berat.

Meraih dukungan parlemen niscaya menguras energi. Pertama, karena sejak awal sebagian fraksi di parlemen menunjukkan resistensi terhadap penaikan harga BBM subsidi ini. Kedua, karena situasi dan kondisi politik di parlemen sendiri sedang memanas antara barisan pendukung dan penyeimbang pemerintah.

Kenyataan itu merupakan faktor yang akan menyempurnakan ujian bagi pemerintah dalam menangani masalah BBM subsidi ini. Tapi seberat apa pun ujian itu, pemerintah tentu sudah punya persiapan. Paling tidak, Jokowi sudah mencanangkan bahwa pemerintahan yang dia pimpin adalah sebuah tim pekerja.*** 

Jakarta, 30 Novemver 2014

Kabinet Jangan Berlarut

Pengumuman kabinet yang tertunda-tunda tak perlu dirisaukan. Sepanjang tidak sampai berlarut-larut serta bisa diyakinkan kepada publik sebagai sesuatu yang objektif, tertunda-tundanya pengumuman kabinet ini bukan faktor yang bisa mengacaukan kehidupan ekonomi di dalam negeri.

Tentang itu, lihat saja pergerakan harga saham di pasar modal yang lazim menjadi cerminan atau bahkan indikator tentang arah ekonomi nasional. Kamis kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia masih melanjutkan tren penguatan. Ditutup di level 5.103,51, IHSG kemarin naik 29,19 poin atau 0,57 persen dibanding posisi di akhir perdagangan pada Rabu lalu.

Di sisi lain, kurs rupiah memang turun. Kurs tengah Bank Indonesia, misalnya, kemarin melorot 8 poin menjadi Rp 12.034 per dolar dibanding penutupan transaksi pada Rabu lalu. Di pasar spot antarbank di Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolas AS ini kemarin juga melemah.

Tetapi kenyataan tersebut bukan merupakan cermin kegalauan pelaku pasar uang atas tertunda-tundanya pengumuman kabinet. Kurs rupiah melemah, seperti kata kalangan analis pasar uang, lebih merupakan imbas negatif sentimen global -- terutama rencana bank sental AS menaikkan suku bunga acuan.

Jadi, sekali lagi, tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak segera mengumumkan kabinet ini tidak  beralasan dikhawatirkan bakal berdampak membuat buruk kehidupan ekonomi nasional. Dunia usaha, dalam konteks ini, tak lantas dibuat gelisah atau gusar. Mereka tidak merespons lambannya pengumuman kabinet sebagai sesuatu yang negatif. 

Bahkan sebaliknya, bagi pelaku usaha, penundaan pengumuman kabinet merupakan sinyal positif. Penundaan itu mereka lihat sebagai cermin kesungguhan Jokowi menyiapkan tim pemerintah yang kredibel dan bersih.

Kenyataan itu melegakan: pertanda dunia usaha memberi restu dan dukungan terhadap Jokowi. Dunia usaha menaruh kepercayaan besar bahwa kabinet yang sedang disiapkan Jokowi bisa diandalkan merupakan tim impian. Bukan cuma punya kapabilitas memadai, tim tersebut juga diyakini punya integritas tinggi.

Kabinet yang kredibel dan bersih adalah modal besar untuk membangun ekonomi nasional ke depan ini. Terlebih tantangan serius sudah di depan mata: perdagangan bebas ASEAN mulai tahun depan. Banyak kalangan skeptis -- untuk tidak mengatakan pesimistis -- bahwa ekonomi nasional mampu bersaing di tengah arena masyarakat ekonomi ASEAN ini.

Sikap seperti itu amat beralasan karena di banyak segi, kesiapan ekonomi nasional memang kedodoran. Itu karena kesiapan dan penyiapan ekonomi nasional dalam menyongsong perdagangan bebas ASEAN terbilang minim alias kurang sungguh-sungguh.

Karena itu, sinyal yang ditunjukkan Jokowi dalam menyiapkan kabinet serta-merta menumbuhkan ekspektasi positif banyak pihak di dalam negeri menyangkut kehidupan dan daya saing ekonomi nasional. Terlebih publik melihat bahwa Jokowi tidak memberi tolerasi terhadap rekam jejak buruk nama-nama yang masuk daftar calon anggota kabinet. Publik menangkap kesan bahwa Jokowi tidak main-main dalam soal integritas calon-calon menteri.

Maka, itu tadi: publik pun -- termasuk dunia usaha -- sejauh ini bisa memaklumi tertunda-tundanya pengumunan kabinet. Namun Jokowi tak boleh sampai terlena. Pembentukan kabinet tak boleh berlarut-larut karena niscaya berdampak menggoyahkan kepercayaan publik. Apalagi kalau alotnya pembentukan kabinet ini bukan lagi terkait soal kapabilitas dan integritas moral calon-calon menteri, melainkan sudah karena transaksi politik, dukungan publik terhadap Jokowi bisa rontok.

Kalau itu yang terjadi, ekonomi nasional niscaya jadi merisaukan. Kehidupan ekonomi hampir pasti memburuk.***

Jakarta, 23 November 2014

Tercederainya Agenda Antikorupsi Jokowi

Memang janggal bahwa penunjukan HM Prasetyo sebagai jaksa agung tanpa pengecekan rekam jejaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal, sebelum mengangkat menteri-menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta kedua institusi tersebut  menelisik rekam jejak sejumlah nama calon.

Oleh sebab itu pula, sejumlah nama pun gagal diangkat menjadi anggota kabinet karena KPK -- setelah melakukan penelitian berdasarkan data di PPATK -- memberi catatan bahwa mereka bermasalah: terindikasi terlibat kasus korupsi. Walhasil, nama-nama yang kemudian diangkat menjadi anggota Kabinet Kerja pimpinan Jokowi pun relatif bersih alias tidak potensial menjadi pesakitan kasus korupsi.

Nah, status Prasetyo ini tidak jelas. Dia belum tentu bermasalah dalam perspektif pemberantasan korupsi. Tapi dikatakan bersih juga nanti dulu. Ya, karena memang tak ada stempel clean and clear yang diberikan institusi KPK sebagaimana tempo hari disandangkan terhadap calon-calon menteri. Sebelum diangkat menjadi jaksa agung, nama Prasetyo tidak lebih dulu "ditelanjangi" PPATK dan KPK.

Jokowi tampaknya tidak merasa perlu meminta PPATK dan KPK mengklarifikasi rekam jejak Prasetyo ini. Dengan kata lain, Prasetyo dikecualikan alias diistimewakan -- entah karena alasan apa. Seolah-olah rekam jejak Prasetyo sudah terjamin bersih dari hari biru rasuah.

Tak bisa tidak, itu membuat Jokowi terkesankan tidak konsisten dalam memastikan rekam jejak bersih jajaran pejabat tinggi pemerintahan dan negara. Padahal kepastian itu, seperti pernah dia ungkapkan sendiri,  sungguh fundamental guna menjamin pemerintahan yang dia pimpin berada di jalur yang benar dalam konteks pemberantasan korupsi.

Karena itu bisa dipahami kalangan penggiat gerakan masyarakat madani pun lantas mempertanyakan semangat antikorupsi Jokowi. Bagi mereka, kasus pengangkatan Prasetyo sebagai jaksa agung ini membuat komitmen Jokowi terhadap gerakan antikorupsi jadi terkesankan tidak sungguh-sungguh. 

Dalam penuturan lain, agenda antikorupsi Jokowi menjadi kabur. Agenda tersebut tampaknya tercederai oleh kepentingan politik Jokowi sendiri. Ini sungguh disayangkan, karena kepentingan politik bisa melumerkan segala hal -- tak terkecuali program antikorupsi.

Komitmen Prasetyo sendiri -- menggerakkan kejaksaan melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus  korupsi, bergandengan dengan KPK -- jadi seolah kurang bermakna. Kkomitmen tersebut normatif belaka -- karena agenda dan program antikorupsi Jokowi telanjur tercederai.

Skeptisisme tentang program antikorupsi Jokowi ini kian kental karena Prasetyo sendiri berasal dari parpol. Kenyataan tersebut membuat institusi kejaksaan diragukan kebal intervensi, khususnya dari parpol asal Prasetyo selama ini berkiprah sebagai politisi.

Memang, Prasetyo sudah melepas keanggotaan di parpol. Tetapi kepemimpinan Prasetyo di kejaksaan tetap saja dinilai rawan tersandera oleh kepentingan parpol yang selama ini menjadi naungannya dalam berpolitik. Padahal kejaksaan sendiri memiliki setumpuk PR alias pekerjaan rumah menyangkut perkara-perkara berbau politis atau terindikasi melibatkan politisi. Misalnya kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) ataupun kasus pembunuhan aktivis Munir yang belum sepenuhnya clear.

Cedera agenda antikorupsi ini sulit hilang sebatas lewat pernyataan apologistik. Cedera tersebut hanya bisa pupus lewat bukti-bukti konkret yang bersifat segera. Untuk itu, Jokowi harus memberikan target kerja jangka pendek kepada jaksa agung untuk menuntaskan sejumlah perkara, khususnya perkara berbau korupsi. Lalu, jika target ternyata gagal bisa dicapai, jaksa agung tak layak dipertahankan -- karena hanya membebani Jokowi secara politik.***

Jakarta, 21 November 2014

Jaksa Agung Baru

Dari sisi latar belakang, penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak keliru. Prasetyo adalah jaksa karier, sehingga dia punya banyak bekal dalam memimpin korps Adhiyaksa ini. Posisi terakhir Prasetyo di kejaksaan, sebelum pensiun pada tahun 2006, adalah Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum.

Namun banyak pihak kecewa terhadap keputusan Presiden Jokowi menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung ini. Keputusan tersebut tidak memenuhi harapan bahwa Prasetyo adalah figur yang diyakini mampu membawa kejaksaan menjadi institusi penegakan hukum yang berwibawa. Prestasi Prasetyo sebagai jaksa dinilai tidak istimewa -- kalaupun tidak dikatakan minor. Padahal institusi kejaksaan sendiri saat ini justru amat membutuhkan figur pimpinan puncak yang punya catatan jempolan dalam urusan kinerja.

Sebagian kalangan juga ragu bahwa Prasetyo mampu membawa kejaksaan menjadi institusi yang independen. Maklum, memang, karena status terakhir Prasetyo adalah politisi. Dia kader Partai Nasdem yang terpilih duduk di DPR periode 2014-2019.

Penunjukan Prasetyo sendiri sebagai Jaksa Agung ini disebut-sebut kental beraroma politik. Penunjukan tersebut dikabarkan atas dasar pembicaraan politik antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.

Karena itu, meski Prasetyo sudah melepas keanggotaan di partai politik lantaran diangkat menjadi Jaksa Agung, sejumlah kalangan tetap tidak yakin bahwa kiprah institusi kejaksaan ke depan ini bisa independen. Mereka melihat, di bawah kepemimpinan Prasetyo, intervensi pihak luar terhadap kejaksaan dalam proses penegakan hukum sungguh rawan. 

Karena itu pula, bagi sejumlah kalangan, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan tak bakalan menjadi pulih. Bahkan boleh jadi kepercayaan publik makin terkikis kalau saja Prasetyo tidak cakap membawa institusi kejaksaan kebal intervensi.

Tetapi keputusan sudah diambil Presiden Jokowi. Sulit diharapkan Jokowi membatalkan pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung ini. Bagaimanapun, tentu, Jokowi harus menunjukkan sikap tegas dalam pengambilan keputusan. Jokowi tak mungkin sudi tampil sebagai pemimpin berkarakter plintat-plintut.

Walhasil, puas tidak puas, penunjukan Prasetyo sebagai orang nomor satu di korps Adhiyaksa harus diterima dan dihargai. Kecewa boleh-boleh saja. Ragu atau tidak yakin juga tidak soal. Tetapi lebih fair dan elegan jika Prasetyo diberi kesempatan untuk membuktikan diri bahwa dia layak dan mampu mengemban peran sebagai pemimpin puncak di kejaksaan.

Untuk itu, Prasetyo perlu sekadar diingatkan agar dalam mengemban peran Jaksa Agung ini dia memiliki semangat dan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Dia juga perlu memiliki visi jelas dan fokus, enerjik, berintegritas tinggi, serta berani bertindak tegas dan tanpa pandang bulu.

Sosok seperti itu memang sungguh sangat dibutuhkan institusi kejaksaan sekarang ini. Sudah saatnya kejaksaan dibangkitkan menjadi institusi penegak hukum yang independen, berwibawa, disegani, dan dibanggakan khalayak luas. Prasetya sendiri tentu tahu persis bahwa kejaksaan sudah kelewat lama terpuruk dalam kekelaman kinerja.

Walhasil, mari ber-husnuzhan bahwa Prasetyo bisa diharapkan mampu membawa pamor institusi kejaksaan menjadi sejajar dengan institusi lain penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mari kita beri Prasetyo kesempatan untuk melecut segenap korps kejaksaan berbenah diri meningkatkan komitmen, integritas, dan kinerja. Mari kita yakini bahwa Prasetyo tak akan merelakan KPK terus seolah menjadi antitesis institusi kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut kasus-kasus tindak pidana korupsi.***

Jakarta, 20 November 2014

Bentrok TNI-Polri

Bentrokan fisik antara TNI dan Polri -- seperti terjadi di Batam, Kepulauan Riau, kemarin -- sungguh memrihatinkan sekaligus memalukan. Pertama, karena bentrokan antara kedua institusi negara ini sungguh tak patut terjadi. Alasan apa pun tak bisa dijadikan pijakan untuk memaklumi bentrokan-bentrokan di antara mereka.

TNI maupun Polri seharusnya melulu fokus melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai aturan perundangan. Bentrok fisik hanya memberi kesan negatif di mata khalayak luas: bahwa kedua institusi tidak siap hidup berdampingan secara damai. Bahwa TNI seperti tidak ikhlas melepas Polri menjadi institusi tersendiri. Bahwa Polri, setelah tidak lagi menjadi organ di bawah TNI/ABRI, seperti menjadi "belagu" dalam berhubungan dengan TNI. 

Kedua, bentrok fisik TNI dan Polri ini juga memrihatinkan karena insiden tersebut terus berulang. Terlebih kadang bentrokan yang terjadi menekan korban jiwa maupun luka-luka, di samping merusak fasilitas kedua institusi maupun fasilitas publik. Insiden-insiden yang pernah terjadi seolah tidak pernah memberi pelajaran bagi kedua pihak untuk saling memahami. Kedua pihak seolah-olah saling menyimpan "dendam".

Sejak era reformasi, entah sudah berapa kali TNI dan Polri ini terlibat bentrok fisik. Meski cuma melibatkan oknum-oknum anggota di masing-masing institusi, bentrokan TNI-Polri terkesankan begitu mudah meletup. Tak jarang pula bentrokan berlangsung dalam skala lumayan: melibatkan banyak oknum personel, serta diwarnai penggunaan senjata api.

Ironinya, pihak TNI maupun Polri seperti memandang remeh setiap insiden bentrok antara kedua institusi itu. Acap terdengar mereka melukiskan insiden bentrokan antara kedua alat negara ini sekadar bentuk "kenakalan anak-anak" yang tidak perlu dicemaskan. Jadi, publik seperti diminta memaklumi bahwa insiden bentrokan yang terjadi bukan soal serius.

Biasanya, insiden-insiden bentrok fisik antara TNI dan Polri ini juga diselesaikan di tingkat lokal atau pimpinan yang lebih tinggi. Lewat pertemuan pimpinan kedua institusi, masalah lantas selesai begitu saja. Insiden bentrokan hampir tak pernah ditindaklanjuti oleh proses penegakan hukum.

Walhasil, publik hampir tak pernah memperoleh penjelasan resmi mengenai insiden-insiden bentrok fisik antara TNI dan Polri ini. Apa yang menjadi pemicu, siapa saja yang terlibat, juga sanksi apa yang dijatuhkan -- itu semua seolah melulu untuk diketahui internal kedua institusi. Publik seolah tak berhak tahu.

Akibatnya, itu tadi: berbagai insiden bentrok fisik yang pernah terjadi tidak menjadi pelajaran berharga bagi TNI maupun Polri untuk tidak mengulang insiden serupa -- entah di mana pun. Masing-masing pihak terkesankan tak pernah jera ataupun malu untuk terlibat bentrokan lagi.

Selama model penanganan insiden bentrokan fisik antara TNI dan Polri ini tetap seperti selama ini -- selesai begitu saja lewat pertemuan pimpinan kedua institusi, tanpa penegakan hukum, dan tertutup bagi publik --, sulit diharapkan TNI dan Polri bisa berdampingan secara damai dan harmonis. Insiden-insiden bentrok fisik bakal senantiasa terjadi -- entar sekadar bersifat perorangan ataupun kelompok.

Seharusnya DPR tampil berperan mengakhiri fenomena bentrok fisik antara TNI dan Polri ini. Bahkan, memang, DPR berkewajiban mengontrol TNI dan Polri agar konsekuen serta konsisten melakukan reformasi di internal masing-masing. Sebab, bagaimanapun fenomena bentrok fisik antara TNI dan Polri ini lebih merupakan wujud ketersendatan keduanya dalam melakukan reformasi internal. Karena itu, sejauh ini mereka tak sepenuhnya tunduk terhadap politik sipil yang antara lain mengagungkan proses hukum.

Tetapi, sayangnya, wakil-wakil rakyat di parlemen sendiri cenderung larut dalam kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat.***

Jakarta, 19 November 2014

Berani tidak Populer

Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi serta-merta menurunkan popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khalayak luas, seperti tecermin dalam ungkapan-ungkapan di media sosial, mencerca keputusan tentang itu. Tak lama setelah penaikan harga BBM subsidi diumumkan, Senin malam lalu, tagar #ShameonYouJokowi dan #SalamGigitJari muncul di twitter dan segera menjadi trending topic alias fokus pembicaraan paling top.

Sementara itu, kalangan mahasiswa bahkan sejak jauh hari tegas-tegas menolak penaikan harga BBM subsidi ini. Sikap tersebut mereka tunjukkan dengan menggelar aksi unjuk rasa. Kemarin, setelah harga BBM subsidi resmi naik, aksi unjuk rasa mahasiswa ini pun lebih  marak dan merebak hingga ke berbagai daerah.

Di lain pihak, bagi kalangan politisi, penaikan harga BBM adalah amunisi untuk menyerang pemerintah. Senada dengan mahasiswa, mereka menilai penaikan harga BBM berdampak menyengsarakan rakyat. Maka di DPR pun kini mulai bergulir wacana untuk melakukan langkah politik terhadap Jokowi.

Jokowi sendiri sejak awal jelas bukan tidak menyadari risiko seperti itu. Dia sadar bahwa penaikan harga BBM subsidi bisa menjadi titik balik popularitasnya di mata publik. Dia tahu persis, rakyat banyak -- termasuk kalangan terpelajar yang melek persoalan sekalipun -- kecewa oleh penaikan harga BBM subsidi ini. Jokowi mafhum: penaikan harga BBM subsidi memang berekses menyusahkan rakyat. Langkah tersebut menurunkan daya beli masyarakat.

Tetapi sebagai pemimpin, Jokowi harus mengambil keputusan -- betapa pun keputusan itu tidak populer. Dia berkeyakinan bahwa penaikan harga BBM subsidi dalam jangka panjang sungguh bermanfaat: memperbaiki ekonomi nasional secara keseluruhan. Ibarat obat, penaikan harga BBM adalah pil pahit yang harus ditelan demi kehidupan ekonomi yang lebih baik dan sehat.

Meski begitu, keberanian tidak populer saja tidak cukup. Setelah harga BBM subsidi resmi dinaikkan, kini menjadi kewajiban Jokowi untuk mengamankan pasar agar harga aneka barang dan jasa tidak kelewat bergejolak. Kenaikan harga barang dan jasa sebagai ekses penaikan harga BBM harus bisa dikendalikan sehingga tidak sampai melampaui batas kewajaran.

Dengan demikian, kekecewaan rakyat atas penaikan harga BBM tidak lantas berkembang menjadi kemarahan. Kemarahan rakyat tidak boleh terjadi karena berbahaya: secara politik bisa menggoyahkan posisi Jokowi sebagai pemimpin nasional. Walhasil, kemarahan rakyat harus bisa diredam -- terutama lewat pengendalian harga aneka barang dan jasa.

Untuk itu pula, kompensasi penaikan harga BBM bagi kelompok masyarakat miskin harus benar-benar terlaksana dengan baik. Berbagai celah penyimpangan di lapangan harus dikenali dan diatasi sejak dini. Dengan demikian, rakyat miskin dibuat tahu bahwa mereka tidak dibiarkan menjadi korban sia-sia kebijakan penaikan harga BBM.

Selain mengendalikan harga aneka barang dan jasa, pascapenaikan harga BBM ini Jokowi juga harus bisa membuktikan bahwa ekonomi nasional berkembang menjadi lebih sehat. Dalam konteks ini, rakyat secara keseluruhan harus segera bisa menikmati kehidupan yang relatif lebih sejahtera. Jika tidak, kekecewaan rakyat terhadap Jokowi terkait penaikan harga BBM niscaya terus menggumpal. Risikonya, dukungan rakyat terhadap Jokowi semakin tergerus.

Tak bisa tidak, karena itu, Jokowi harus menggerakkan segenap kementerian -- terutama tim ekonomi -- agar menggelar program-program yang berdampak nyata menyejahterakan kehidupan rakyat. Ini sungguh menjadi pertaruhan bagi Jokowi dalam merebut kembali simpati dan dukungan rakyat setelah dikecewakan oleh penaikan harga BBM.

Simpati dan dukungan rakyat harus bisa direbut kembali. Dukungan rakyat adalah pilar utama bagi Jokowi untuk menahan gempuran politik -- terutama dari parlemen yang memang tidak dalam genggamannya.***

Jakarta, 19 November 2014

Teladan Jokowi-Prabowo

Teladan Jokowi-Prabowo
Pertemuan presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dengan rivalnya dalam pilpres lalu, Prabowo Subianto, bisa dikatakan luar biasa. Luar biasa, karena pertemuan tersebut langsung mencairkan kebekuan sekaligus meredakan ketegangan politik di dalam negeri.

Pascapilpres, terutama setelah Mahkamah Konstitusi memastikan Jokowi sebagai presiden terpilih, situasi politik di dalam negeri memang menegangkan. Terlebih lagi setelah Koalisi Merah Putih yang berdiri di belakang Prabowo bertarung secara ketat dan keras di parlemen melawan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi. Pertarungan  tersebut membuat kehidupan politik terbelah.

Kebekuan dan ketegangan politik itu langsung luntur setelah Jokowi kemarin bertemu Prabowo dalam suasana hangat. Semua pihak serta-merta merasa lega dan tenang. Kelegaan tersebut antara lain tecermin di pasar modal: indek harga saham naik signifikan. Di pasar uang, nilai tukar rupiah, yang belakangan cenderung melemah, juga terkoreksi positif.

Pertemuan pertama Jokowi-Prabowo pascapilpres ini juga menghapus anggapan bahwa pihak Prabowo memainkan politik balas dendam. Anggapan itu pupus, terutama karena Prabowo menyatakan bahwa Partai Gerindra yang dia pimpin -- bersama partai-partai lain penyokong Koalisi Merah Putih -- bukan oposisi. Bahkan Prabowo menyeru semua pihak agar mendukung pemerintahan Jokowi.

Realitas itu juga menumbuhkan harapan atau bahkan keyakinan khalayak luas bahwa stabilitas politik ke depan ini terjaga baik. Pemerintahan Jokowi kemungkinan tak direpotkan oleh telikungan-telikungan politik di parlemen. Dengan demikian, pembangunan nasional pun bisa bergerak lancar.

Keyakinan seperti itu akan lebih kuat kalau saja Prabowo tak sekadar bersedia menerima kedatangan Jokowi dan menyatakan dukungan, melainkan juga menyempatkan hadir dalam upacara pelantikan presiden dan wapres terpilih oleh MPR, awal pekan depan. Dengan itu, khalayak luas niscaya dibuat lebih yakin bahwa Prabowo benar-benar tulus dan berjiwa besar menerima kekalahan dalam pilpres.

Tetapi, lepas dari soal kehadiran Prabowo dalam upacara pelantikan presiden dan wapres, pertemuan Jokowi-Prabowo sendiri sudah cukup memberi pelajaran amat berharga kepada rakyat tentang kenegarawanan. Jokowi, sebagai presiden terpilih, tak bersikap jumawa. Dengan langkah pasti, tanpa beban, dia datang menyambangi Prabowo.

Sebaliknya Prabowo juga tidak bersikap kerdil. Dia begitu terbuka menerima keinginan Jokowi untuk bertemu. Prabowo juga tak sungkan menyatakan selamat atas kemenangan Jokowi dalam pilpres.

Kenegarawanan memang sungguh perlu dimiliki setiap pribadi pemimpin nasional. Perlu, karena sekarang ini rakyat nyaris tak memiliki teladan. Kenegarawanan sedikit sekali ditunjukkan pemimpin nasional. Mereka cenderung bersikap kerdil dan terpenjara dalam kotak-kotak kepentingan sempit.

Padahal kenegarawanan adalah roh yang menjamin persatuan dan kesatuan. Kenegarawanan adalah jiwa yang mengatasi segala perbedaan di tengah aneka keragaman. Kenegarawanan adalah perekat yang meleburkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan ke dalam kepentingan nasional.

Kenegarawanan juga yang bisa membuat politik bukan arena tarung bebas. Dengan kenegarawanan, lawan politik tak harus dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan diperlakukan sebagai mitra yang mesti dirangkul dan diajak berkompetisi mempersembahkan segala sesuatu yang penting bagi kehidupan bangsa.

Sekali lagi, Jokowi dan Prabowo sudah menunjukkan teladan tentang kenegarawanan pemimpin nasional. Tetapi keteladanan mereka ini akan terus diuji oleh dinamika politik dalam hari-hari ke depan ini: apakah otentik ataukah sekadar kosmetik!***

Jakarta, 18 November 2014